SKENARIO PEMERDEKAAN PAPUA

Melihat peristiwa yang marak terjadi di Papua beberapa waktu belakangan ini, sungguh miris terjadi penembakan gelap dimana – mana, awalnya yang menjadi sasaran adalah para karyawan PT Freeport Timika yang hendak berangkat bekerja, kemudian penembakan ini merambah ke sasaran yang berada di kota jayapura dan sorong, dimana 4 orang tewas ditembak yaitu 3 warga dan 1 personil TNI di Abepura Jayapura dan yang paling heboh di dunia Internasional adalah penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di lokasi wisata Pantai Base kota Jayapura dengan korban Pieter Dietmar Helmut warganegara Jerman. Saya duga masih akan masih banyak lagi aksi – aksi pengacauan keamanan setelah ini dan ekskalasinya pasti akan meningkat.

Yes, apa yang terjadi di Papua adalah skenario yang mengarah kepada “pemerdekaan”, skenario ini adalah memang dirancang, direkayasa untuk internasionalisasi masalah papua sebagai tahap awal untuk memerdekakan papua. Sebagai mantan peacekeeper di beberapa negara yang wilayahnya ingin merdeka, saya rasanya tahu bagaimana cara – cara mereka untuk membawa sebuah negara ke arah merdeka.

Patut diketahui bahwa cara – cara mengganti pemerintahan otoriter yang terjadi di beberapa negara jazirah arab berbeda dengan cara sebuah daerah memerdekakan diri, isyu paling fundamental adalah bagi daerah yang mau merdeka adalah perbedaan etnis atau kaum minoritas yang tidak diperlakukan adil oleh pemerintah pusat, berbeda dengan pemberontakan yang mau mengganti pemerintah; adalah rakyat mempunyai “common enemy” makanya mereka menggulingkan pemerintah dengan “people power”.

Saat ini beberapa hotspot dimana sebagian warganya meninta merdeka adalah:  Gerakan Basque di Perancis, Kaum tamil di Srilangka, Darfur di Sudan. Beberapa daerah telah berhasil perjuangannya dan menjadi negara baru seperti Kosovo dan Sudan Selatan. Indonesia sendiri pernah mengalami pisahnya Timor timur menjadi negara sendiri.

Berikut ini adalah perkiraan saya (pribadi) tentang beberapa metoda / skenario yang akan digunakan Organisasi Papua Merdeka dalam memperjuangkan kemerdekaannya:

1. Gerakan ini akan mengintensifkan “teror” khususnya bagi pendatang non papua, “penembakan gelap” akan digiatkan, mereka ingin agar ada rasa tidak aman pada kehidupan sehari – hari masyarakat papua, keadaan tidak aman ini akan melumpuhkan aspek penghidupan masyarakat papua, terutama pada perekonomian dan roda pemerintahan, kalau dua aspek ini tidak berjalan akan ada ketidak – percayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Sehingga masyarakat akan mendapat kesan bahwa OPM akan lebihcare terhadap mereka dalam menjamin keamanan.

2. Mencoba meng-internasionalisasi permasalahan di Papua,  gerakan OPM akan secara taktis membawa permasalahan ini ke dunia internasional, dengan era “keterbukaan informasi”  sekarang ini akan mudah bagi mereka untuk mengangkat isu internal dalam negeri menjadi isu internasional, yang paling laku dijual adalah isu Human Rights/HAM, Genosida,  ketidakadilan dan kejahatan terhadap kemanusiaan.  Cara yang bisa  dicapai adalah dengan “mengorbankan” penduduk asli papua sendiri, gerakan ini akan “membenturkan” masyarakat dengan aparat keamanan, contoh pada saat demonstrasi massa mereka akan berbuat sesuatu sehingga terjadi bentrokan massa dengan aparat keamanan, sehingga jatuh korban massa, nah hal inilah yang bisa “dipelintir” dan diangkat ke dunia internasional bahwa terjadi “pembantaian etnis”, ini bisa mencoreng Indonesia sebagai negara yang tidak melindungi warganya. Penembakan terhadap warga negara asing juga bisa membawa hal ini ke dunia Internasional, sebelumnya sudah ada WN. Australia dan AS yang tewas di papua akibat penembakan gelap.

3.  Melakukan kampanye Internasional,  seperti diketahui pola perjuangan OPM ada 2 lini yaitu lini dalam negeri dan luar negeri,  di dalam negeri terdiri dari sayap politik dan Militer, mereka menggunakan cara – cara Clandestin atau “Underground” , mereka menyusupkan agen – agen mereka kedalam pemerintahan dan merekrut orang  – orang yang pro OPM untuk menguntungkan gerakan mereka.  Untuk gerakan di luar negeri mereka menggunakan tokoh mereka di luar negeri untuk mengkampanyekan gerakan mereka, kebetulan mereka ada seorang tokoh OPM yang berhasil lari dari Indonesia bernama Benny Wenda, permintaan suakanya sudah diterima oleh pemerintah Inggris, sehingga ia menjadi WN. Inggris. Benny Wenda sampai sekarang masih tercatat dalam daftar “Red Notice” Interpol karena peristiwa pembunuhan di Papua. Ia lah menjadi corong dari gerakan OPM di luar negeri. Upaya yang dilakukan adalah mendekati parlemen internasional, khususnya di negara eropa untuk mendukung perjuangan OPM.

Dari ketiga upaya ini akan mengerucut menjadi satu, seperti yang pernah kita alami di Timor Leste, yaitu adanya Desakan dari dunia Internasional agar ada “Campur tangan” negara di luar Indonesia untuk pada awalnya “Menyelesaikan” Permasalahan yang terjadi PBB akan turut campur dan pada awalnya akan mengirimkan “Observer” untuk melihat ke wilayah apa yang terjadi sesungguhnya.  Hal ini akan sangat berbahaya karena rekomendasi observer ini adalah pasti kehadiran “Misi Perdamaian” untuk melihat aspirasi warga papua, dan hasilnya mudah ditebak , pasti Referendum menentukan nasib sendiri. Yang hasilnya pasti sudah tau kan ? pasti  hasilnya merdeka.

Jadi bagaimana agar kita tidak kehilangan kedua kalinya wilayah kita setelah Timor Leste ? ini pendapat saya:

1.  Untuk  zaman sekarang dimana kebebasan media sudah sangat terbuka, kita tidak perlu mencegah kampanye buruk dari pihak OPM tentang apa yang disebut “Kolonialisme” Indonesia atas Papua, justru kita harus melakukan kampanye positif tentang apa yang telah kita lakukan di bumi Papua.

2.  Kesejahteraan , ya itu kata kuncinya.  Sejahterakan masyarakat papua, buat pendidikan yang baik dan dengan mereka sejahtera mereka akan merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Biarkan rakyat papua mempunyai kedaulatan di wilayahnya sendiri.

3. Rangkul kembali pihak OPM untuk menjadi bagian bersama dalam pembangunan di Papua. Tidak semua warga papua hendak memerdekakan diri.  Masyarakat papua lebih bersifat kesukuan jadi tidak ada yang lebih dominan dari yang lain.

4. Untuk aparat keamanan kurangi kekerasan yang tidak perlu, karena ini merupakan alat OPM untuk mengangkat permasalahan ini ke dunia Internasional.

Demikian akhir tulisan saya, saya rasa kita pernah punya contoh bagaimana kasus Timor Leste dan Aceh, gunakan cara – cara seperti di Aceh adalah cara terbaik untuk dilakukan yaitu penyelesaian tetapi tetap dalam kerangka NKRI, bagaimana caranya ? silahkan para pimpinan negara ini memikirkan jalan yang terbaik.