"Sejak tahun 2000 gagasan dialog selalu menjadi pilihan bagi orang Papua untuk menyelesaikan konflik," katanya dalam acara peluncuran buku "Oase Gagasan Papua Damai" dan diskusi publik "Negosiasi Untuk Perdamaian Papua" di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Kamis.
Thaha mengatakan, salah satu faktor yang memperburuk konflik di Papua adalah komunikasi politik dan budaya yang tidak berjalan dengan baik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
"Sudah waktunya pemerintah melalui Menkopolhukam membentuk dewan kerja untuk membuat rencana dan dialog damai di Papua," katanya.
Dalam acara yang sama, ahli perdamaian daerah konflik Dr. Farid Husain mengatakan, perdamaian merupakan solusi akhir dari setiap konflik yang dapat dicapai dengan berdialog.
Farid menjadi salah satu tokoh yang mendorong gagasan dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Gagasan yang disebut dialog Jakarta-Papua tersebut diusung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial.
Menurut dia, konflik antara pemerintah dan masyarakat Papua disebabkan masalah-masalah yang belum dibahas dan dijawab hingga tuntas sehingga menimbulkan kekecewaan.
"Masyarakat yang kecewa akan cenderung melakukan kekerasan untuk menarik perhatian pemerintah," ujarnya.
Dia juga berpendapat, seperti di Aceh, konflik yang terjadi di Papua merupakan konflik vertikal, yaitu konflik antara pemerintah dan masyarakat.
"Berdasarkan pengalaman di Aceh, untuk menyelesaikan konflik ini, pemerintah harus mendekati para pemimpin dan tokoh masyarakat Papua untuk membangun kepercayaan dan bernegosiasi," ujarnya.
Dia mengemukakan, penanganan konflik di setiap daerah memang berbeda karena faktor penyebabnya pun berbeda. "Namun, persoalan Papua harus segera diselesaikan secara damai," katanya.
Acara peluncuran buku dan diskusi publik tersebut diselenggarakan atas kerjasama Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian, Lembaga Imparsial, dan Forum Akademisi Untuk Papua Damai.
(T. ANT-50)
Sumber: antaranews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar